Pergerakan nasional merupakan sebuah istilah untuk fase sejarah Indonesia didalam meraih kemerdekaan.
Masa pergerakan nasional merupakan suatu anugrah, dikarenakan pada masa ini terasa lahirnya kesadaran kebangsaan yang di tandai bersama munculnya organisasi-organisasi pergerakan.
Organisasi-organisasi yang muncul pada masa pergerakan nasional antara lain ada Fraksi Nasional dan Gabungan Politik Indonesia (GAPI).
Berikut ini penjelasan mengenai Fraksi Nasional dan Gabungan Politik Indonesia (GAPI).
Fraksi Nasional
Fraksi Nasional merupakan salah satu kekuatan dalam Volksraad. Pada tanggal 27 Januari 1930, Fraksi Nasional dibentuk di Jakarta dan dipelopori Mohammad Husni Thamrin.
Adapun Volksraad merupakan sebuah dewan yang dibentuk Gubernur Jendral Graaf von Limburgstirum.
Volksraad dibentuk sebagai penasihat Gubernur Jendral Hindia Belanda bukan sebagai parlemen perwakilan rakyat Indonesia.
Akan tetapi, oleh beberapa aktivis pergerakan nasional, Volksraad digunakan sebagai wadah perjuangan dalam meraih kemerdekaan.
Selain bergerak dalam bidang politik, Fraksi Nasional memperhatikan kondisi pendidikan di Indonesia khususnya mengenai peraturan sekolah liar (wilde schoolen ordonantie) yang dijalankan pemerintah kolonial Belanda.
Menurut Fraksi Nasional, penerapan peraturan ini dapat menghambat kemajuan pendidikan penduduk pribumi.
Gabungan Politik Indonesia (GAPI)
Gabungan Politik Indonesia didirikan atas prakarsa Muhammad Husni Thamrin pada tanggal 21 Mei 1929. Beberapa tokoh yang tergabung dalam kepengurusan GAPI antara lain Amir Syarifuddin dan Abikusno Tjokrosujoso.
Dalam konferensi pertama GAPI pada tanggal 4 Juli 1939 direncanakan usulan "Indonesia Berparlemen". Maksud tuntutan tersebut adalah dibentuknya suatu dewan perwakilan rakyat yang berlandaskan sendi-sendi demokrasi.
Adapun salah satu tuntutan GAPI yang dipenuhi pemerintah kolonial Belanda adalah pembentukan Komisi Visman.
Meskipun demikian, pembentukan Komisi Visman hanya bertujuan meredakan suasana politik dan menyenangkan hati kaum nasionalis agar mereka bersikap lebih lunak.
Komisi Visman tidak berjalan sesuai dengan keinginan kaum nasionalis karena komisi ini hanya sebagai bentuk keinginan beberapa orang Indonesia yang masih ingin terikat dengan kerajaan Belanda.
Semoga Bermanfaat!
){kind=link}