Secara umum, prinsip merupakan ketentuan dasar yang harus dipegang dan ditaati. Sedangkan prinsip demokrasi merupakan beberapa kaidah atau ketentuan dasar yang harus ada dan ditaati oleh negara penganut pemerintahan demokratis.
Berikut ini prinsip-prinsip demokrasi yang dilengkapi dengan penjelasannya.
Negara Menurut Konstitusi
Negara demokratis merupakan negara yang pemerintah dan warganya menciptakan konstitusi sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Konstitusi bisa diartikan sebagai undang-undang dasar atau semua peraturan hukum yang resmi di suatu negara. Sebagai prinsip demokrasi, kehadiran konstitusi sangat penting karna dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.
Konstitusi berfungsi untuk menetapkan wewenang penguasa atau pemerintah serta menjamin hak rakyat. Dengan begitu, penguasa atau pemerintah tidak akan melakukan tindakan sewenang-wenang kepada rakyatnya dan rakyat tidak akan berbuat kerusuhan dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajibannya.
Jaminan Perlindungan Hak Asasi Manusia
Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak dasar ataupun hak pokok yang dipegang manusia sejak lahir sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa.
Hak asasi manusia mencakup hak untuk hidup, kebebasan memeluk agama, kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, serta hak-hak lain sesuai ketentuan undang-undang.
Perlindungan kepada HAM merupakan salah satu prinsip negara demokrasi sebab perlindungan kepada HAM pada hakikatnya adalah bagian dari pembangunan negara yang demokratis.
Kebebasan Berserikat dan Mengeluarkan Pendapat
Salah satu prinsip demokrasi merupakan menanggapi dan memberikan kebebasan setiap orang untuk berserikat atau membangun organisasi. Tiap orang dapat berkumpul dan menciptakan identitas dengan organisasi yang ia dirikan.
Dengan organisasi tersebut tiap-tiap orang dapat mengupayakan hak sekaligus melengkapi kewajibannya.
Sejarah demokrasi memberikan peluang kepada tiap-tiap orang untuk berpikir dan menggunakan hati nurani serta menyampaikan pendapat dengan metode yang baik. Mengerti demokrasi tidak menentukan seseorang untuk berpendapat, tapi mengatur penyampaian pendapat dengan metode bijak.
Pergantian Kekuasaan Secara Berkala
Perlunya gagasan mengenai pembatasan kekuasaan dalam prinsip demokrasi dicetuskan oleh Lord Acton (ahli sejarah Inggris). Lord Acton menjelaskan bahwa pemerintahan yang diselenggarakan manusia penuh dengan kelemahan.
Pendapatnya yang cukup terkemuka adalah "ower tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely". Manusia yang memiliki kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan, melainkan manusia yang memiliki kekuasaan tidak terbatas jelas akan menyalahgunakannya.
Dengan adanya pergantian kekuasaan secara berkala memiliki bertujuan untuk membatasi kekuasaan atau kewenangan penguasa.
Pergantian kekuasaan dengan cara berkala mampu meminimalisasi kecurangan dalam pemerintahan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pergantian seorang kepala negara atau kepala daerah bisa dilakukan dengan mekanisme pemilihan umum yang jujur dan adil.
Peradilan Bebas dan Tidak Berpihak
Secara umum, peradilan bebas merupakan peradilan yang berdiri sendiri dan bebas dari campur tangan pihak luar termasuk tangan penguasa.
Pengadilan bebas adalah prinsip demokrasi yang mutlak diharuskan supaya aturan hukum dapat ditegakkan dengan baik.
Para hakim mempunyai kesempatan dan kebebasan untuk mendapatkan kebenaran dan menetapkan hukum tanpa pandang bulu.
Jika peradilan tidak lagi bebas untuk menegakkan hukum bisa dipastikan hukum tidak akan tegak akibat intervensi atau campur tangan pihak di luar hukum. Oleh sebab itu, terciptanya peradilan yang bebas dari campur tangan pihak lain menjadi salah satu prinsip demokrasi.
Artian peradilan tidak berpihak yaitu peradilan yang tidak condong terhadap salah satu pihak yang berseteru di muka persidangan.
Posisi netral sungguh diperlukan untuk mengamati masalah secara jernih dan tepat Transparansi pemahaman tersebut akan membantu hakim mendapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya. Kemudian, hakim bisa mempertimbangkan kondisi yang ada dan melaksanakan hukum dengan adil bagi pihak beperkara.
Penegakan Hukum dan Persamaan Kedudukan Setiap Warga Negara di Depan Hukum
Hukum adalah instrumen untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Oleh sebab itu, penerapan kaidah hukum tidak boleh berat sebelah atau pandang bulu. Tiap perilaku melawan hukum harus ditindak secara tegas.
Kemudian, dengan adanya persamaan kedudukan warga negara di depan hukum akan memunculkan wibawa hukum. Saat hukum memiliki wibawa, hukum tersebut akan ditaati oleh setiap warga negara.
Jaminan Kebebasan Pers
Kebebasan pers merupakan salah satu pilar penting dalam prinsip prinsip demokrasi. Adanya pers yang bebas dapat menjadi wadah atau media bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi serta memberikan kritikan dan masukan kepada pemerintah dalam pembentukan kebijakan publik.
Sisi lainnya, pers juga menjadi saluran sosialisasi program-program yang dibuat pemerintah. Melewati pers diharapkan dapat terjalin komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat
