Masa reformasi di Indonesia yang dimulai pada tahun 1998 telah membawa dampak bagi bangsa indonesia.
Pada masa reformasi, masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan kritiknya secara bebas. Selain itu, Indonesia menjadi lebih terbuka terhadap dunia internasional.
Sehingga dampak yang dirasakan yaitu terjadi berbagai mobilitas di segala bidang.
Berikut kehidupan politik, demokrasi, dan kebebasan pers pada saat berlangsungnya masa reformasi di Indonesia.
1. Kehidupan Politik
Presiden pertama pada era reformasi adalah B.J. Habibie. Pemerintahan Presiden B.J. Habibie hanya berlangsung hingga tahun 1999.
Dalam waktu singkat Presiden B.J. Habibie memulai angenda reformasi dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan, antara lain:
- Pemberlakuan kembali sistem partai.
- Penetapan otonomi daerah.
- Penyusun UU tindak pidana korupsi.
- Referendum untuk Timor-Timur.
- Pengakuan HAM.
Kemudian pada tahun 1999 pemerintahan B.J. Habibie sukses menyelenggarakan pemilu yang demokratis.
Pemerintahan selanjutnya dipimpin oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Beliau menjabat sebagai presiden pada tahun 1999-2004.
Beberapa kebijakan yang popular pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid yaitu
- Pemisahan Polri dan TNI.
- Kebebasan pers melalui penghapusan departemen penerangan.
- Pendekatan budaya dalam mengatasi gejolak di Papua.
Pengganti Abdurrahman Wahid adalah Megawati Soekarnoputri. Megawati menjabat sebagai presoden pada periode 2001-2004.
Pada masa pemerintahannya, Megawati Soekarnoputri membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Undang-Undang nomor 30 Tahun 2002.
Selain itu, Megawati Soekarnoputri berupaya meredakan konflik di Aceh dengan cara memberi otonomi khusus dan mengubah nama provinsi Aceh menjadi Nanggroe Aceh Darussalam.
Pemerintahan Megawati Soekarnoputri juga berupaya menciptakan stabilitas ekonomi dengan cara melakukan privatisasi BUMN dan memperbaiki kinerja ekspor.
Pemerintahan keempat pada masa reformasi adalah masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden SBY menjabat presiden selama dua periode (2004-2009 dan 2009-2014).
Pada masa pemerintahannya, SBY berhasil mengakhiri konflik GAM melalui perjanjian Helsinki tanggal 15 Agustus 2005.
Selain itu, Presiden SBY berupaya memberantas peredaran narkoba di Indonesia dan meningkatkan pelayanan publik melalui pelaksanaan Good Governance.
Pemerintahan SBY kemudian digantikan oleh Presiden Joko Widodo yang mulai menjabat tahun 2014 sampai sekarang.
2. Demokrasi Masa Reformasi
Pada masa reformasi demokrasi dijalankan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Dalam pelaksanaannya kedaulatan rakyat dijalankan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan secara praktis kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat.
Pemerintah pada masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan demokratis yang ditandai dengan berbagai kebijakan seperti keluarnya ketetapan MPR, otonomi daerah, perkembangan partai politik, dan amandemen UUD 1945.
Selain itu, perkembangan demokrasi pada masa reformasi ditandai dengan perubahan sistem pemilu.
Pemilu yang diselenggarakan pada masa reformasi ditandai dengan banyaknya partai yang turut dalam pemilu. Selain itu, sejak pemilu 2004 masyarakat Indonesia dapat memilih presiden secara langsung.
3. Kebebasan Pers
Selain perkembangan kebijakan politik dan perubahan pemilu, demokrasi pada masa reformasi ditandai dengan kebebasan pers.
Pers jutru dijadikan mitra yang memberikan masukan dan koreksi atas berbagai kebijakan yang diterapkan pemerintah.
Pers juga dijadikan penyambung lidah rakyat yang mungkin luput dari perhatian pemerintahan. Oleh karena itu, media prs semakin meningkat jumlahnya pada masa reformasi.
Semoga Bermanfaat!
