Masa demokrasi liberal dimulai sejak tanggal 17 Agustus 1950 hingga pembacaan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Tanggal 17 Agustus 1959 Soekarno Hatta kembali menjabat sebagai presiden dan wakil presiden, sekaligus menandai berakhirnya status Republik Indonesia Serikat dan kembali ke bentuk NKRI.
Sejak itu Indonesia menerapkan sistem Demokrasi Liberal, Pada masa Demokrasi Liberal konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950.
Berdasarkan UUDS 1950 Indonesia menganut sistem parlementer. Dan berikut ini kehidupan politik, ekonomi, dan sosial di masa Demokrasi Liberal.
1. Kehidupan Politik
Pada masa Demokrasi Liberal, presiden hanya bertugas sebagai kepala negara, bukan kepala pemerintahan. Kegiatan pemerintahan pada masa Demokrasi Liberal dijalankan oleh pedana menteri.Adapun perdana menteri dan kabinet bertanggung jawab kepada parlemen (DPR). Jadi, kabinet harus menyusun kebijakan yang sejalan dengan konsep pemikiran parlemen.
Pada masa Demokrasi Liberal kondisi politik Indonesia tidak berjalan stabil. Pergantian kabinet hanya berlangsung dalam waktu singkat.
Sebuah kabinet yang tidak didukung mayoritas parlemen harus mengembalikan mendatnya kepada presiden. Pada masa Demokrasi Liberal terjadi tujuh kali pergantian kabinet yaitu Kabinet Natsir, Kabinet Sukiman, Kabinet Wilopo, Kbinet Ali Sastroamidjojo I, Kabinet Burhanuddin Harahap, Kabinet Ali Sastroamidjojo II, dan Kabinet Djuanda.
Meskipun sering diwarnai pergantian kabinet, periode Demokrasi Liberal berhasil menyelenggarakan pemilihan umum. Pemilu ini menjadi pemilu pertama yang berlangsung secara demokratis.
Pemilihan umum pertama dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota parlemen. Tahap kedua dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Dewan Konstituante.
Dewan Kostituante merupakan dewan yang bertugas menyusun undang-undang dasar baru untuk menggantikan UUDS 1950.
2. Kehidupan Ekonomi
Pemerintah pada masa Demokrasi Liberal dihadapkan oleh beberapa permasalahan ekonomi sebagai konsekuensi dari kesepakan dalam Konfrensi Meja Bundar (KMB) pada tahun 1949.Permasalahan tersebut antara lain sistem ekonomi kolonial yang masih berkar kuat dan banyaknya perusahaan asing beroprasi di Indonesia. Selain itu, aktivitas perekonomian didominasi pedagang Tionghoa.
Langkah pertama yang dilakukan pemerintah untuk menstabilkan perekonomian negara adalah mengeluarkan kebijakan Gerakan Banteng yang dicetuskan oleh Soemitro Djojohadikusumo.
Gerakan banteng dilaksanakan sejak bulan April 1950 dengan cara memberi bantuan kepada pengusaha pribumi agar mereka berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional.
Sistem ini cukup berhasil karena pada tahun 1955 sekitar 70% perdagangan impor dilakukan oleh pengusaha pribumi.
Kebijakan lain untuk mengatasi masalah ekonomi antara lain kebijakan Gunting Syafruddin, nasionalisasi De Javasche Bank, pembentukan Biro Perancang Negara, dan Sistem Ekonomi Ali-Baba.
Kebijakan Gunting Syafruddin dilakukan dengan memotong nilai uang (sanering) yang bernilai Rp 2,5 ke atas hingga nilai tengahnya. Sebagai tinjak lanjut dari kebijakan tersebut, pemerintah juga menerbitkan uang kertas baru.
Adapun nasionalisasi De Javasche Bank adalah kebijakan mengubah status De Javasche Bank menjadi bank sentral dan bank sirkulasi. Kini De Javasche Bank dikenal sebagai Bank Indonesia.
Pembentukan Biro Perancang Negara bertujuan merancang pembangunan jangka pendek. Salah satu hasil kerja Biro Perancang Negara adalah Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT).
Akan tetapi, biro ini tidak bisa bekerja optimal karena ketidakstabilan politik. Sementara itu ekonomi Ali-Baba bertujuan menciptakan kerja sama pengusaha ekonomi dengan pengusaha non pribumi.
3. Kehidupan Sosial
Pada masa Demokrasi Liberal, kehidupan sosial masyarakat Indonesia semakin menuju taraf hidup yang lebih baik dibandingkan masa Revolusi.Adapun beberapa indikator yang menunjukkan kondisi tersebut antara lain bertambahnya jumlah penduduk, meningkatnya kesejahteraan penduduk, dan bekembangnya kota-kota di Indonesia.
Selain itu, kehidupan pada masa Demokrasi Liberal ditandai dengan antusiasme rakyar dalam kehidupan politik.
Kehidupan pendidikan pada masa Demokrasi Liberal juga mengalami perkembangan. Kondisi tersebut ditandai dengan keluarnya peraturan wajib belajar selama 6 tahun.
Selain itu, pemerintah juga mendirikan perguruan tinggi negeri di berbagai kota di Indonesia. Adapun kehidupan budaya dimasa Demokrasi Liberal ditandai dengan penyempurnaan ejaan bahasa Indonesia yang diiringi perkembangan karya sastra.
Semoga Bermanfaat!
